raka`s production

Selasa, 12 Februari 2013

TAJUK RENCANA

GUBERNUR Aceh, Zaini Abdullah, melancarkan mutasi besar-besaran, pertengahan pekan ini. Tak tanggung-tanggung, jumlah total pejabat yang diangkat ke dalam jabatan eselon II, III, dan IV, mencapai 422 orang dari segenap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Namun, di balik pergantian pejabat itu, muncul hal yang membuat kita terperangah. Setidaknya, berdasarkan berita yang dilansir harian ini, Jumat (8/2), muncul tiga fakta mengejutkan yang membuat kita tak percaya bagaimana itu bisa terjadi!

Pertama, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan eselon IV ternyata adalah pelaku kasus asusila. Dia tertangkap basah berbuat mesum beberapa waktu lalu. Tapi, hingga kini, vonis atas kasusnya berdasarkan qanun (perda) syariat Islam seharusnya dihukum cambuk belum dieksekusi. Sekarang, dia malah dipercayai menjabat bidang pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di SKPA bidang keagamaan.

Kedua, PNS yang sudah meninggal dunia setahun lalu, Rahmat Hidayat, ditunjuk menjadi pejabat eselon IV. Sementara yang ketiga ialah gagalnya seorang PNS dilantik meski dia telah diundang dan namanya masuk ke dalam surat keputusan (SK) pengangkatan.

Meski undangan bagi pejabat baru diterima beberapa jam sebelum pelantikan, tetapi Gubernur Zaini Abdullah menegaskan, pelantikan ini bukan mendadak. Ini sudah direncanakan sejak beberapa waktu lalu.

Kepada pejabat yang dilantik, sebagaimana lazimnya, Gubernur meminta agar mereka meningkatkan kinerjanya dan harapan lainnya yang sudah jamak. Zaini Abdullah juga menekankan pentingnya mereka mempertahankan integritasnya.

Kedua hal inilah yang ingin digarisbawahi. Sebab, antara harapan dan realitas saat pelantikan, muncul kesan terjadi kontradiksi. Gubernur berharap pejabat yang melayani negara dan masyarakat untuk menjaga kualitas pribadinya. 

Faktanya, di antara pejabat yang diberi amanat itu integritasnya tercoreng kasus asusila. Masyarakat luaspun tahu sehingga menimbulkan keheranan. Keterkejutan juga muncul karena PNS yang sudah meninggal dunia juga diberi jabatan.

Memang, Gubernur Aceh tidak bisa sepenuhnya menjadi ‘sasaran tembak’ atas kejadian di atas. Sebab, dalam proses mutasi pejabat, ada Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat) yang terlibat di dalamnya. Lembaga ini masih dibantu oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).

Lazimnya, sebelum seseorang diangkat untuk menduduki jabatan, khususnya di lembaga pemerintahan, maka seluruh rekam jejak (track record) yang bersangkutan dikumpulkan untuk dievaluasi. 

Rekam jejak itu bukan cuma kepangkatan dan golongan semata, akan tetapi juga termasuk kapasitas, kapabilitas, bahkan ranah privatnya, sampai akhirnya diputuskan apakah yang bersangkutan layak menduduki jabatan tersebut atau tidak.

Kontroversi dalam mutasi massal itu pada akhirnya menyiratkan kondisi faktual kinerja lembaga pemerintahan di daerah ini, yakni pengelolaan data kepegawaian yang tidak akurat. Ini berbahaya. Bukan hanya bisa menimbulkan hal memalukan seperti di atas, tapi tak tertutup kemungkinan adanya pemalsuan data seorang pegawai yang hanya mencari keuntungan pribadinya sehingga potensial merugikan masyarakat dan negara.

Kinerja dan integritas pengelola pemerintahan dan negara di provinsi ini masih jauh dari pesan dan harapan reformasi birokrasi. Tata kelolanya masih mencemaskan. Bukan tidak mungkin hal sama terulang kembali di masa mendatang bila tak segera diperbaiki.

Untuk menghindari terulangnya kontroversi memalukan seperti itu, ada baiknya jika melakukan mutasi tidak secara besar-besaran. Lebih baik secara bertahap. Langkah ini memberikan keleluasaan waktu dan kecermatan dalam menelaah profil calon pejabat sehingga didapatkan sosok yang benar-benar berintegritas dan memiliki kinerja profesional.

Sebaiknya pula, untuk menghindari pandangan negatif masyarakat, kontroversi yang timbul dalam proses mutasi kali ini dihentikan. Jika memang pejabat itu bermasalah segera dicopot dari jabatannya, sebelum masyarakat akhirnya berkesimpulan secara apatis: kita tidak bisa mengharapkan pemerintah peduli atas nasib kita karena pemerintahan itu sendiri dikelola orang-orang yang tidak berintegritas!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar